PINSIP-PRINSIP PENDIDIKAN BERBASIS MASYARAKAT

PinSiP-PRinSiP Pendidikan beRbaSiS maSyaRakat menurut Michael W. Galbraith pendidikan berbasis  masyarakat memiliki prinsip-prin- sip sebagai  berikut:

1. self determination (menentukan sendiri). semua anggota masyarakat memiliki hak dan tanggung jawab untuk terlibat  dalam menentukan kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi sumber-sumber masyara- kat yang bisa digunakan  untuk merumuskan kebutuhan tersebut.
2. self help (menolong diri sendiri) anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika kemampuan mereka  untuk meno- long diri mereka  sendiri telah didorong dan dikembangkaii.  mereka menjadi bagian dari solusi dan membangun kemandirian lebih baik bukan tergantung karena mereka  ber- anggapan bahwa  tanggung jawab adalah untuk kesejahteraan mereka  sendiri.
3. Leadership development (pengembangan kepemimpinan) para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai keterampilan untuk memecahkan masalah, membuat keputusan, dan proses kelompok sebagai  cara untuk menolong diri mereka  sendiri secara  terus-menerus dan sebagai  upaya mengembangkan ma- syarakat.
4. Localization (lokalisasi). potensi  terbesar untuk tingkat  partisipasi masyarakat tinggi terjadi ketika masyara- kat diberi kesempatan dalam pelayanan, program dan kesempatan terlibat  dekat  de- ngan kehidupan tempat masyarakat hidup.
5.  integrated delivery of service (keterpa- duan pemberian pelayanan) adanya hubungan antaragensi di antara masyarakat dan agen-agen yang menjalan- kan pelayanan publik dalam memenuhi  tu- juan dan pelayanan publik yang lebih baik.
6. reduce duplication  of service. pelayanan masyarakat seharusnya meman- faatkan  secara  penuh  sumber-sumber fisik, keuangan dan sumber  dava manusia dalam lokalitas mereka  dan mengoordinir usaha mereka  tanpa  duplikasi pelayanan.
7. accept diversity (menerima perbedaan) menghindari  pemisahan masyarakat ber- dasarkan usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, etnis, agama  atau ke- adaan  yang menghalangi pengembangan masyarakat secara  menyeluruh.  ini berarti pelibatan warga masyarakat perlu dilaku- kan seluas mungkin dan mereka  didorong/ dituntut untuk aktif dalam pengembangan, perencanaan dan pelaksanaan program pe- layanan dan aktifitas-aktifitas kemasyaraka- tan.
8. institutional responsiveness (tanggung ja- wab kelembagaan) pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah secara  terus-menerus adalah sebuah kewajiban dari lembaga publik sejak mereka  terbentuk untuk melayani masya- rakat. lembaga harus dapat dengan cepat merespon berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat agar manfaat lembaga akan terus dapat dirasakan.
9. Lifelong learning (pembelajaran seumur hidup) kesempatan pembelajaran formal dan infor- mal harus tersedia bagi anggota masyara- kat untuk semua  umur dalam berbagai jenis latar belakang  masyarakat.