Seperti sudah menjadi hal biasa, kebijakan pemerintah tidak lagi berpihak pada rakyat. Rakyat dikorbankan dengan menaikkan harga BBM. Pemerintah berdalih bahwa Subsidi BBM membebani pemerintah ( katanya ). Padahal, subsidi BBM adalah salah satu kewajiban dari APBN yang dirancang pemerintah untuk melayani rakyatnya. Dengan kebijakan yang tengah digulirkan ini, dapat terlihat dengan jelas bahwa pemerintah tidak memperhatikan nasib dan penderitaan rakyat akibat dampak dari kenaikan harga BBM tersebut.
Dari kacamata ekonomi, kenaikan Harga BBM akan membuat resiko kebutuhan hidup masyarakat meningkat, seperti; sembako, telur, minyak, dan sebagainya. Hal ini diakibatkan oleh ongkos produksi dan biaya pengadaan serta beban pembelian meningkat. Sehingga, secara tidak langsung tingkat inflasi pun beranjak naik.
Terlebih lagi, ancaman PHK bagi karyawanpun mungkin dilakukan karena dengan naiknya harga BBM tentunya akan meningkatkan biaya produksi dan tranportasi barang ditambah maraknya barang impor yang lebih murah dibanding barang lokal menjadikan sinkronisasi harga pokok produksi, tingkat kesesuaian harga jual dengan daya beli masyarakat mempu memaksa perusahaan mengurangi bebannya dari sisi internal yaitu gaji karyawan. Otomatis opsi PHK atau pengurangan jumlah karyawan pun harus dilakukan.
Selain itu, kenaikan harga BBM akan diikuti oleh kenaikan tarif dasar listrik (TDL), karena untuk mengerakan generator penghasil daya listrik membutuhkan minyak dalam jumlah yang banyak, Belum lagi implikasi lain yang tidak kalah signifikan dapat menyusul setelah kenaikan BBM yang direncanakan tanggal 1 april nanti.
Tidak hanya itu, angka putus sekolah yang selama ini sulit ditekan diprediksi malah akan bertambah secara drastis dengan adanya kenaikan BBM ini. Jumlah angka penderita psikoptik (orang gila) juga sudah makin bertambah, bahkan sebelum kenaikan BBM ini.
Banyak ahli mengatakan, telah terjadi kejanggalan dalam informasi mengenai beban pengadaan Bahan Bakar minyak yang diungkapkan pemerintah bahwa biaya subsidi pemerintah atas ongkos produksi terjual (lifting) minyak di Indonesia membuat anggaran pemerintah defisit, padahal bisa kita lihat; Lifting minyak dari perut bumi Indonesia hanya sebesar Rp500-600, sehingga ketika dijual dengan harga Rp4.500 per liter, maka keuntungan yang didapat seharusnya sudah 900 persen. Kenyataannya, pemerintah dalam menaikkan harga BBM berpatokan pada harga minyak internasional dan negara lain yang justru tidak punya minyak. Aneh bin ajaib.
Saat ini sistem pemerintah Indonesia bukan lagi ditangan rakyat namun di tangan partai – partai politik yang mengaku mewakili rakyat. pada masa kampanye partai – partai tersebut selalu mengumbar janji dengan rakyat yang seolah – olah mengaku berpihak dan selalu membela rakyat. rakyat selalu dipermainkan dengan janji – janji munafik mereka.
sidang paripurna kemarin merupakan sidang yang menentukan kebijakan pemerintah yang akan memberikan dampak terhadap masyarakat. namun mereka hanya memikirkan menang dan kalah dalam voting, ada yang keluar dari voting tersebut, bahkan ada bercanda saat sidang padahal sidang tersebut adalah sidang penentu nasib seluruh bangsa indonesia. dan juga mereka hanya memikirkan bagaimana saat pemilu 2014 nanti. mereka tidak memikirkan keresahan nasib dan kondisi rakyat yang berada di luar sana.
Dimana para hati nurani pemerintah khususnya para fraksi – fraksi partai yang begitu tega menumbalkan rakyat yang telah memilih mereka sebagai para pemimpin dan wakil rakyat. Apakah kebohongan dan janji janji kosong mereka yang alau akan ditambah lagi dengan kebohongan dan janji kosong saat ini??. Tidak pantas lagi mereka di katakana sebagai wakil rakyat jika mereka melakukan tindakan yang memperkosa hak rakyat.!!
Pertanyaannya… masih adakah partai politik yang memperjuangkan nasib rakyat??? silahkan anda jawab di dalam hati..
ANGGA ANDRIAS
SEKRETARIS 1 IMADIKLUS
anggafseiei@yahoo.co.id
