Pendidikan Tanpa Sekat. Pendidikan adalah alat yang digunakan oleh semua negara di muka bumi ini untuk membuat seseorang menjadi “berpengetahuan”. Proses pendidikan bisa bermacam-macam, baik langsung maupun tidak langsung. Penyelenggaraannyapun bisa terlembagakan ataupun tidak. Kadang berlangsung karena direncakan maupun secara tiba-tiba. Intinya, pendidikan harus membuat individu sadar dan berkarater baik. Demikianlah pendidikan itu seharusnya berjalan.
Sekarang ini, pendidikan di Indonesia mengalami banyak masalah yang dari tahun ke tahun tidak kunjung menemui solusi diantaranya; kebijakan kurikulum, kompetensi guru, akses pendidikan, moralitas pendidik dan warga didik, juga keterlibatan orang tua dan masyarakat. Berbagai persoalan di atas tidak henti dibicarakan, pemerintah pun sudah melakukan banyak hal untuk menyelesaikannya sampai tuntas tetapi sampai hari ini masih belum selesai jua. Penulis akan memberi pendapat dan solusi terkait beberapa persoalan di atas.
Kebijakan Kurikulum
Gonta-ganti kurikulum sudah bisa di Indonesia. Dari zaman pasca kemerdekaan sampai sekarang sudah mengalami delapan kali pergantian kurikulum. Mulai dari kurikulum 1947, 1954, 1968, 1975, 1984, 1994 (KBK), 2006 (KTSP), dan terakhir 2013 (K13) (Mardiyanto, 2012). Pergantian kurikulum dari waktu ke waktu tersebut tidak berdasar pada evaluasi mendalam melalui riset. Mungkin bisa dikatakan menerka-nerka saja atau menyesuaikan narasi/teori besar yang sedang berkembang. Alhasil, pendidikan dari masa ke masa tidak mengalami peningkatansignifikan. Kenapa? karena teori yang digunakan sebagai pendekatan tidak memiliki latarbelakang kesejarahan, kontekstual, dan relevansi dinamika perubahan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu, sebelum mengganti kurikulum harus melakukan riset dan evaluasi secara terukur, transparan, dan bertanggungjawab. Hasil evaluasi harus dipublis secara meluas agar masyarakat ikut mengevaluasi diri atas perkembangan bangsa saat ini. Hal tersebut sangat penting dilakukan karena menyangkut masa depan pendidikan Indonesia dan masa depan masyarakat Indonesia. Dengan demikian, kurikulum menjadi berdasar dan tidak terkesan politis.
Kompetensi Guru
Sebagai upaya meningkatkan kualitas kompetensi guru, pemerintah telah menyelenggarakan Pendidikan dan Latihan Profesi Guru (PLPG). Program tersebut diharapkan mampu membangkitkan hasrat mendidik guru, dan bagi yang lulus akan mendapatkan sertifikat kompetensi dan tunjangan sertifikasi yang berlipat ganda. Sebuah kesyukuran, suara-suara bahwa guru tidak disejahterakan kini tidak ada lagi, kecuali yang berstatus honorer. Akhirnya, kini guru menikmati tunjangan berlimpah setelah sekian lama dianaktirikan. Kesuksesan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan guru tidak boleh luput dari dinamika yang lain. Sebab, mungkin saja guru terlena ataupun larut dalam euforia kekayaan. Jadi, pemerintah harus benar-benar memantau kinerja guru terutama kualitas pengajaran dalam kelas dan upaya guru dalam meningkatkan kualitas dirinya. Berbagai cara ditempuh, misalnya evaluasi angket oleh siswa, mewajibkan guru ikut dan menjadi pemakalah/pembicara dalam ajang-ajang ilmiah, mewajibkan guru menulis dan menerbitkan karyanya. Hal itu adalah bukti bahwa kualitas guru meningkat.
Akses Pendidikan
Bagaimanapun akses pendidikan menunjang pemerolehan hak seseorang sebagai warga negara. Banyak anak usia produktif ingin bersekolah tapi tidak memiliki kesempatan, kenapa? Aksesnya jauh dari tempat dimana ia tinggal. Hal ini masih menjadi masalah utama dalam program pemerataan pendidikan. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan agar semua anak bangsa mendapat haknya sebagai warga negara Indonesia. Salah satu hal dapat dilakukan adalah mendekatkan sekolah ke daerah-daerah terpencil, terdalam, dan terluar. Kita tidak boleh membiarkan anak-anak bangsa terancam karena harus melewati sungai, jurang, gunung, dan medan-medan berbahaya lainnya. Sekarang ini, Kemdikbud masih menjalankan program SM3T sebagai suatu bukti uluran tangan untuk anak-anak bangsa di daerah 3 T tersebut. Menurut saya, program tersebut lumayan membantu membangkitkan gairah belajar anak di pelosok negeri. Akan tetapi, tanpa sarana dan prasarana yang memadai tentu hal ini bisa merusak mood seseorang. Kenapa? karena mereka masih merasa dianaktirikan. Jadi selain guru, sekolah yang layak dan fasilitas memadai juga harus hadir dan dibangun disana.
Moralitas Pendidik dan Warga Didik[sociallocker]
Bukan hanya kompetensi guru yang jadi soal, ternyata kedangkalan moralitas akhir-akhir ini malah menjadi momok menakutkan. Guru mencabuli siswa, guru memukul murid, guru melakukan praktik jual beli bahan ajar, warga didik memukul dan menghina guru, bahkan sampai melecehkan guru. Hal ini tentu masuk dalam tindakan kriminal dan lahir dari kerusakan moral. Gagasan revolusi mental Presiden belum menuai hasil, malah pelanggaran moral merajalela. Persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, tentu dipengaruhi banyak hal termasuk perkembangan teknologi yang kontennya tidak terfilter dengan baik. Jadi, di samping membangun moral yang baik pemerintah melalui political power yang dimiliki harus berusaha menghalau serangan dari luar. Dengan begitu, besar kemungkinan revolusi mental berjalan dengan baik.
Keterlibatan Orang Tua dan Masyarakat
Keterlibatan orang tua dan masyarakat sangat penting untuk membuat pendidikan di Indonesia maju dan bermartabat. Orang tua murid adalah guru paling utama setelah guru di sekolah, oleh sebab itu keterlibatannya mendidik anak di rumah sangatlah penting. Begitupun masyarakat, harus terlibat memantau, memberi masukan, dan menjaga lingkungan sekolah. Beberapa kejadian yang mewajibkan masyarakat harus terlibat misalnya; anak bolos sekolah, merokok, mabuk-mabukan, dan tawuran. Masyarakat harus hadir sebagai kaki tangan sekolah meski itu sukarela. Namun yang menjadi soal adalah kesadaran. Masyarakat belum merasa memiliki (sense of belonging) pendidikan. Sehingga sikap-sikap abai cenderung lebih dominan. Inilah yang harus dibentuk oleh pemerintah pusat melalui pemerintah daerah. Pemerintah harus memberi contoh yang baik di samping itu menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif agar masyarakat dan pemerintah dekat tanpa sekat. Dengan begitu, pendidikan dan sistem sosial akan berlangsung dengan aman dan tentram.
Kesimpulan dari tulisan ini adalah 1) stop gonta-ganti kurikulum tanpa dasar, 2) kompetensi guru tidak boleh hanya di atas sertifikat tapi melalui karya nyata yang terpublis dengan baik, 3) sekolah harus lebih dekat dengan masyarakat pelosok dengan fasilitas lengkap, 4) memperbaiki moralitas bangsa tidak hanya melalui pendidikan tetapi pemerintah harus memanfaatkan political power dalam menghalau serangan negatif perkembangan teknologi, 5) pemerintah harus memberi contoh yang baik dan merekatkan kembali sekat-sekat antara masyarakat dengan pemerintah melalui kegiatan-kegiatan positif.[/sociallocker]